Gelar Rakor, DKP Kepri Targetkan Pencapaian Program Kerja

5

Webtorial – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Tahun Anggaran 2022 di Hotel AsiaLink, Batam. Rabu (07/04).

Rapat Koordinasi ini direncanakan akan digelar mulai tanggal 07 April hingga 09 April 2021 yang penyelanggaraannya bertujuan :

1. Mengkompilasi Usulan Rencana Program / kegiatan Tahun Anggaran 2022 dengan sumber dana APBD, APBN dan DAK.
2. Mengidentifikasi dan Menginventarisasi permasalahan yang timbul serta mencari sousi serta upaya pemecahannya.
3. Memberikan masukan dan saran / Rekomendasi yang berkaitan dengan kebijakan perencanaan program yang akan datang.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan Perikanan dan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pemprov Kepri sehingga kegiatan dapat dijalankan secara terarah sesuai dengan target yang ingin dicapai sehingga menghasilkan azas manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun target pencapaian yang dimaksud adalah :

1. Terlaksananya Pembangunan kelautan dan Perikanan di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan riau yang tepat sasaran dan Berkelanjutan.
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir/nelayan khususnya, masyarakat di Provinsi Kepri pada umumnya.
3. Meningkatnya Perekonomian masyarakat pesisir/nelayan di Provinsi Kepri.

Terpisah, Pelaksana Tugas Kepala DKP Provinsi Kepulauan Riau Agoes Sukarno mengungkapkan sejumlah target yang ingin dicapai pada tahun 2021.

“Akan meningkatkan Produksi dan Produktivitas usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha,” kata Agoes.

Ditambahkannya, pihaknya akan mendorong industri pengolahan dan pemasaran hasil kelautan serta perikanan dengan peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk investasi serta ekspor.

“Pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan penguatan pengawasan serta pembinaan. Meningkatnya kinerja manajerial, teknis, SDM, peralatan kerja, pendataan dan pelayanan koordinasi dengan stakeholder sehingga dapat melaksanakan pembangunan dan pelayanan bidang kelautan dan perikanan,” tambahnya.

Dirinya juga mengungkapkan, pokok persoalan saat ini adalah kita sedang menghadapi krisis ekonomi di masa pandemi yang berdampak pada keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah.

“Sebagai antisipasi harus dilakukan penyesuaian pada target yang akan dicapai hingga adanya kebijakan strategis dimana program yang sudah dianggarkan dilakukan penundaan. Saat ini DKP fokus pada program skala prioritas yang berdampak pada ekonomi masyarakat,” tutupnya. (Red).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here