Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepri, Raden Hari Tjahyono : Pemda Perlu Koordinasi Soal Masuknya TKA

6

Tanjungpinang (Lenteraone) – Dimasa pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia serta ekonomi masyarakat yang terdampak akibat banyak yang terputus kontrak dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Beberapa waktu lalu, PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) mendatangkan ratusan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang sempat mendapat penolakan dengan beberapa Aksi atau gerakan yang dilakukan mahasiswa, yang salah satu tuntutannya adalah agar DPRD Provinsi membentuk Pansus untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Isdianto menanggapi polemik penolakan di tengah masyarakat dan mahasiswa terkait kedatangan 325 tenaga kerja asing (TKA) asal China di PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) di Galang Batang, Kabupaten Bintan.

“Bahwa TKA dari Negeri Tirai Bambu itu sudah mengantongi izin resmi sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang,” ucap Gubernur Isdianto di Tanjungpinang, Sabtu (22/8/2020).

Diketahui sebanyak 325 TKA yang masuk ke Kepri melalui PT BAI yang ada di Bintan bahkan saat ini berjumlah 800 TKA. Tuntutan para mahasiswa itu intinya usir TKA dan seharusnya pihak imigrasi menolak masuknya para TKA asal Cina itu di Kepri, karena Tanjungpinang sudah masuk zona merah saat ini

Dalam hal ini, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepri, Raden Hari Tjahyono mengatakan perlu ditinjau ulang kebijakan nasional yang mendatangkan TKA tersebut.

“Inikan sebenarnya kebijakan nasional ya mungkin perlu ditinjau ulang, dalam hal ini pemerintah daerah Bupati, Gubernur berkoordinasilah jangan sampai meresahkan masyarakat dan tidak terjadi hal tidak diinginkan,”katanya kepada media ini saat dihubungi melalui via handphone, Selasa (25/08).

Ditambahkannya perlu komunikasi yang intensif antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten sebab pemerintah daerah tidak bisa mencabut izin kedatangan tersebut.

“Dalam hal ini pemerintah daerah Bupati Gubernur berkoordinasilah jangan sampai meresahkan masyarakat dan tidak terjadi hal tidak diinginkan, perlu komunikasi yang intensif karena kebijakan nasional tidak bisa dianulir di daerah begitu saja,”ujarnya

Kemudian pihaknya dalam hal ini DPRD Provinsi Kepri akan mendudukan masalah ini agar hal ini tidak terjadi lagi.

“Saya akan komunikasikan dengan Komisi IV yang membidangi ini,“ ungkapnya.

(Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here