DPRD Tunggu Putusan Inkrah Kasus Gubernur Kepri Non Aktif Nurdin Basirun Baru Lakukan Paripurna Pemberhentian

9

Batam (Lenteraone) – Ketua DPRD Kepulauan Riau (Kepri) Jumaga Nadeak menjelaskan bahwa DPRD hingga saat ini belum menerima salinan putusan terhadap terdakwa Gubernur Kepri nonaktif Kepri Nurdin Nasirun.

Dengan diputuskannya bersalah, Nurdin Basirun tentu otomatis akan diberhentikan dari jabatannya.

“Iya, Sekarang kami belum bisa bicara tentang pemberhentian Gubernur Non Aktif, karena sebelum diparipurnakan harus berdasarkan putusan pengadilan dan Pemberitahuan dari Mendagri,” kata Jumaga, Senin (20/4/20).

Kondisi ini dipertegas Jumaga bahwa DPRD sampai sekarang belum tahu putusannya karena belum masuk pemberitahuannya.

“Sampai sekarang kami belum tahu putusan pengadilan sudah inkracht (inkrah) atau belum,” jelasnya.

Jika sudah inkracht, maka harus ada pemberitahuan dulu ke DPRD Kepri.

“Kalau kita sudah dapat Hasil Putusan baru dilaksanakan paripurna pemberhentian Nurdin,” ujarnya.

Saat ditanyakan mengenai apakah otomatis jabatan Gubernur Kepri akan jatuh kepada Plt. Gubernur H. Isdianto yang saat ini menjabat atau bukan, Jumaga menyanpaikan belum tahu karena paripurna pemberhentian dulu baru paripurna pengangkatan bisa dilakukan.

“Lagi pula kondisi sekarang kan belum bisa paripurna karena Covid-19, kita lihat lah perkembangannya ke depan,” tutup Jumaga.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Kepri non aktif, Nurdin Basirun akhirnya divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 3 bulan serta mengganti uang negara Rp4,2 miliar. Sidang putusan Nurdin Basirun dengan nomor : 106/TPK/PN.Jkt.Pst tanggal 9 april 2020 dibacakan Kamis (9/4/20) siang tepat pukul 12.00 WIB.

Sidang ini digelar secara online, Majelis Hakim di ruang sidang Kusuma Atmadja PN Jakpus, Penuntut Umum di Ruang Rapat Penuntutan, Gedung Merah Putih KPK dan Terdakwa yang didampingi tim Penasehat Hukum (PH) di ruang Merah Putih lantai dasar KPK. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here