DPRD Kepri Setujui Realokasi APBD 2020 Asal Tepat Sasaran

7

Tanjungpinang (Lenteraone) – DPRD Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat pembahasan anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kepri. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kepri, Dewi Kumalasari ini dihadiri lintas komisi dan pimpinan-pimpinan fraksi, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengatakan, DPRD Kepri merekomendasikan kepada Gubernur untuk menggunakan anggaran percepatan penanganan wabah Covid-19. Dengan rekomendasi ini, diharapkan Pemprov dapat dengan segera melakukan langkah pencegahan.

“Kami sepakat untuk merekomendasikan anggaran percepatan penangangan Covid ini digunakan. Adapun besarannya sekitar Rp 40 miliar,” kata Jumaga Nadeak.

Jumlah tersebut diperkirakan tidak cukup. Namun, dapat bertambah sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan dilapangan. Untuk itu legislatif meminta kepada Pemprov agar dapat menggunakan anggaran ini tepat sasaran dan tepat guna tanpa melupakan prinsip kehati-hatian.

“Setiap pengeluaran harus dibarengi (dilengkapi) dengan pertanggungjawabannya,” pintanya.

Tak hanya penanganan penyebaran Covid, DPRD juga meminta agar pemerintah juga harus sudah memikirkan penanganan dampak covid19 ini. Contohnya dengan segera membuat jaring pengamanan sosial untuk sektor kesehatan dan bantuan sosial.

“Pemerintah harus lebih fokus kepada kegiatan prioritas seperti jaring pengaman sosial,” kata Jumaga.

Bersama Satgas Covid 19 Pemprov Kepri, DPRD Kepulauan Riau membahas realokasi APBD sebagaiamana arahan Kemendagri yang tertuang dalam Permendagri No 20 Tahun 2020. Hal ini seperti diungkapkan Wakil Ketua II DPRD Kepulauan Riau Raden Hari Tjahyono Senin (23/03/20) disela-sela rapat pembahasan.

Menurutnya dalam ketentuan Permendagri Pasal 4 hal-hal mendasar yang perlu diperhatikan adalah;

(1) Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.

(3) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan:
a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(4) Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) hari.

“Bersama satgas atau gugus tugas Covid19 Pemprov Kepri kita sedang menyisir anggaran sesuai yang tertera dalam Permendagri, prinsipnya kita mendukung apa yang dilakukan gugus tugas asal memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada,” kata Raden Hari Tjahyono.

Jadi, tambahnya, Gugus Tugas Covid 19 Pemprov Kepri diminta berinovasi terkait kebijakan penggunaan anggaran.

“Secara teknis gugus tugas covid 19 inilah yang memiliki kewenangan penuh mengatasi masalah ini, kita akan mengawasi penggunaan anggaran agar bisa tepat sasaran dan terkait berapa anggarannya kita tunggu saja RAB yang diusulkan,” tutup Raden Hari Tjahyono.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here