UPT KEMKUMHAM KEPRI Tandatangani MOU Bebas Korupsi

0

Tanjungpinang, Lenteraone – Dalam upaya mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM), 3 (Tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia Kepulauan Riau melakukan penandatanganan MOU di Tanjungpinang. (10/02).

Adapun ke 3 UPT yang bertandatangan tersebut adalah Lapas Kelas II A Tanjungpinang, Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang dan RUPBASAN.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau Agus Widjaja yang hadir menyampaikan pentingnya Reformasi Birokrasi demi penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

“agar melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional dalam mewujudkan good govermance dan clean government menuju aparatur yang bersih dan bebas dari KKN,” ungkapnya.

Menciptakan ASN yang disiplin dan mengedepankan nilai – nilai reformasi birokrasi sangat penting untuk menghindari perilaku menyimpang dalam penyelenggaraan pemerintahan di kedepannya.

“Penyalahgunaan wewenang, Perilaku KKN dan lemah terhadap pengawasan,” tambahnya.

Kakanwil juga menyampaikan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan perilaku SDM yang ideal, namun masih belum mampu meraih hasil yang ideal.

“Tetapi dalam perkembangannya satker yang diusulkan belum banyak yang memenuhi standart penilaian minimal,” ujarnya.

Penetapan Satker sebagai WBK dikatakannya dimaksudkan sebagai kompetisi dan menjadi area percontohan penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas.

“menerapkan instrumen zona integritas yang meliputi 6 area perubahan bidang manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik,” terangnya. (Red).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here