Perlu Adanya Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Kota Tanjungpinang

233
Ryan Anggria Pratama,S.Sos.,M.IP. Pengamat Sosial Kemasyarakatan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

Tanjungpinang (Lenteraone) – Lembaga Kemasyarakatan adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan yang ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meingkatkan pelayanan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan paling sedikit terdiri dari: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) dan sebagainya.

Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan dianggap penting untuk membantu tugas Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pelayanan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dasari oleh dengan bertambahnya pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan zaman yang menuntut percepatan penyelenggaraan pemerintahan.

RT dan RW merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang tugasnya erat dengan penyelenggaraa pelayanan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Kelurahan. Tugas tersebut disadari semakin banyak, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Sehingga tidak mengherankan ketika kita mendengar RT dan RW mendapatkan insentif dari daerah karena turut serta membantu pelayanan urusan pemerintahan seperti kependudukan, sosial, dan lain sebagainya.

Kota Tanjungpinang adalah ibu kota Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah penduduk 207.057 Jiwa dan 52.764 KK (BPS 2018) yang tersebar  di 4 (empat) Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Tanjungpinang Kota 17.723 Jiwa, Tanjungpinang Barat 46.404 Jiwa, Bukit bestari 60.571 Jiwa dan Tanjungpinang Timur 82.359 Jiwa. Setiap kecamatannya memiliki Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang terdiri dari 30 RW dan 77 RT untuk Kecamatan Tanjungpinang Kota, 42 RW dan 204 RT untuk Kecamatan Tanjungpinang Barat, 42 RW dan 177 RT untuk Kecamatan Bukit Bestari dan 54 RW dan 222 RT untuk Kecamatan Tanjungpinang Timur. Dari gambaran di tersebut dapat disimpulkan Tanjungpinang memiliki 168 RW dan 680 RT.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan nilai–nilai kegotongroyongan di tengah-tengah masyarakat yang berfungsi sebagai mitra pemerintah kelurahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel dan untuk menjalin kerjasama dan kemitraan antara masyarakat dan Pemerintah dalam kehidupan bernegara di suatu wilayah sebagai pedoman menjalankan pembangunan yang merata dan adil, perlu didukung dengan regulasi yang jelas dan tegas dalam pembentukan lembaga kemasyarakatan maka Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 1 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan salah satu langkah Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan lembaga kemasyarakatan.

Berkaitan dengan aturan tersebut, ternyata konsep dan praktiknya tidak sejalan ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Diketahui bahwa pada Perda 1/2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan mengatur tentang pembentukan RW dan RT yang tertuang pada pasal 6 ayat (3) dan (4) yang berbunyi:

(3) RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dibentuk atas usul masyarakat dan berdasarkan forum Masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat serta paling sedikit terdiri dari 4 (empat) RT yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

(4) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dibentuk atas usul masyarakat dan berdasarkan forum masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat serta paling sedikit terdiri dari 40 (empat puluh) kepala keluarga dan paling banyak 50 (lima puluh) kepala keluarga yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Oleh karena itu, kita tertuju pada Kota Tanjungpinang yang memiliki Rukun Warga (RW) sebanyak 168 dan Rukun Tetangga (RT) sebanyak 680 dan Kepala Keluarga sebanyak 52.764 KK, apakah ideal? Jika kita korelasikan dengan pasal 6 ayat (4) di atas yang secara sederhana menyebutkan dalam 1 RT minimal 40 KK dan maksimal 50 KK. Alhasil jika kita rata-ratakan bahwa yang terjadi adalah setiap RT di Tanjungpinang mengakomodir kurang lebih 77 Kepala Keluarga. Hal tersebut jauh dari ketentuan yang berlaku, sehingga ini dikhawatirkan akan berdampak kepada efektifitas dan efisiensi dari pelaksanaan tugas dan fungsi RT sebagai mitra kelurahan di kota Tanjungpinang.

Dengan 52.764 kepala keluarga, idealnya Kota Tanjungpinang memiliki 1055 Rukun Tetangga dan 263 Rukun Warga jika kita tentukan untuk setiap RW terdiri dari 4 RT dan setiap RT terdiri dari 50 KK.

Maka dari itu Pemerintah Daerah dan masyarakat harus saling bersinergi dalam hal informasi dan aspirasi, agar dapat dipertimbangkan untuk menata kembali jumlah Lembaga Kemasyarakatan khususnya RT dan RW yang mana tugas dan fungsi dari RT dan RW adalah pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan,  pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga, pembuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat, dan penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat.

Bukan hanya itu, pemerintah daerah juga harus memperhatikan perkembangan regulasi yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan. Yang mana pada Perda No 1 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan masih berpedoman pada Permendagri No 5/2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan yang telah dicabut dengan diberlakukannya Permendagri 18/2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Dampak dari perubahan aturan tersebut sedikit banyak memengaruhi pembentukan dan penataan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di setiap Kelurahan dan Desa, seperti masa jabatan pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang semula masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali pada priode berikutnya kini menjadi dibatasi dengan maksimal 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Dengan demikian diharapkan kepada seluruh stakeholder untuk memperhatikan hal-hal tersebut. Sehingga kedepan penyelenggaraan pemerintahan Kota Tanjungpinang lebih efektif dan efisien serta akuntabel dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here